KPU Pelajari Rekomendasi Bawaslu soal Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada 2020

Mawardi Tombang
Kamis, 22 Oktober 2020 10:07:13

KANALSUMATERA.com - Jakarta- Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menerima enam rekomendasi penjatuhan sanksi diskualifikasi untuk pasangan calon kepala daerah yang diduga melanggar aturan Pilkada 2020.

Rekomendasi itu berasal dari Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).

Pelaksana Harian Ketua KPU Ilham Saputra menyebutkan, setiap rekomendasi sanksi yang disampaikan Bawaslu akan lebih dulu dipelajari KPU sebelum dilakukan tindak lanjut.

"Tentu sebelum menindaklanjuti KPU harus melihat dulu terkait dengan beberapa hal-hal yang memang perlu kita tindak lanjuti diskualifikasi atau tidak," terang Ilham dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (21/10/2020).

Menurut Ilham, sebagian rekomendasi sanksi diberikan karena pasangan calon kepala daerah dinyatakan melanggar Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada.

Baca: Kapolri Sebut Tak Ada Lagi Perwira Polri Menganggur Setelah Sekolah

Ketentuan itu melarang pejabat daerah melakukan penggantian pejabat atau mutasi enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal itu digunakan Bawaslu salah satunya untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada salah satu paslon di Pegunungan Bintang, Papua.

Namun, setelah KPU melakukan pengecekan, penggantian pejabat di daerah itu telah mendapat persetujuan dari Mendagri.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Setelah dilakukan pengecekan, pejabat tersebut ternyata melantik pejabat untuk mengisi jabatan yang sudah lama kosong.

Pelantikan itu juga telah mendapat persetujuan dari Mendagri.

Baca: Dituduh Terima Uang dari Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Tunggu Pembuktian Tommy Sumardi

"Sehingga Kaur tidak didiskualifikasi," tambah Ilham.

Salah satu paslon di Banggai, Sulawesi Tengah, juga sempat mendapat rekomendasi sanksi diskualifikasi.
Namun kemudian, paslon tersebut mengajukan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan gugatannya dikabulkan.

"Kemudian kita menindaklanjuti dengan memasukan dia sebagai paslon kembali," ucap Ilham.

Lain halnya dengan rekomendasi sanksi terhadap salah satu paslon di Ogan Ilir Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengecekan, paslon tersebut diyakini melanggar aturan sehingga rekomendasi Bawaslu ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi diskualifikasi.

Ilham menegaskan, untuk meindaklanjuti rekomensasi Bawaslu, pihaknya selalu lebih dulu melakukan pengecekan dan konfirmasi.

Baca: Kapolda Jabar Dicopot Buntut Acara Rizieq Shihab di Bogor, Ridwan Kamil Maklum

"Jadi bukan mengabaikan rekomendasi," ujar dia.

Keenam paslon yang dijatuhi rekomendasi sanksi diduga melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (1), (2) atau (3) Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang sejumlah larangan di Pilkada.

"Pasal 71 ada yang terkait mutasi dan ada yang terkait penyalahgunaan wewenang perbuatan atau tindakan yang menguntungan paslon," jelas Ketua Bawaslu, Abhan saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Pasal 71 Ayat (1) UU Pilkada menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Sementara, Ayat (2) pasal tersebut mengatakan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Baca: Irjen Nana Sudjana Dicopot, IPW: Makin Berat Masuk Bursa Calon Kapolri

Sedangkan Ayat (3) pasal yang sama berbunyi, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

Menurut Abhan, enam paslon yang mendapat rekomendasi sanksi Bawaslu ada yang menyalahgunakan wewenang melalui politisasi bansos, ada yang menyalahgunakan anggaran penanganan Covid-19, ada pula yang melakukan mutasi pejabat.

Keenam paslon itu tersebar di Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegununangan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, serta Kabupaten Kaur (Bengkulu).

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Baca: Perhimpunan Guru Minta Kemendikbud Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020.

sumber: kompas.com

Terkait
Panglima Sebut TNI akan Bangun Laboratorium Penelitian Virus di Pulau Galang
Panglima Sebut TNI akan Bangun Laboratorium Penelitian Virus di Pulau Galang
Soal Kebakaran Kejagung, Polri Jamin Penyidikan Berdasa
Tak Transparan, KIP: 85 Persen BUMN Pelit Beri Informas
PLN Himbau Warga Waspada Terhadap Curah Hujan Tinggi Di
Lainnya
Dimulai Awal 2020, Komisi II Sepakat Akan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Dimulai Awal 2020, Komisi II Sepakat Akan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Gelombang Tinggi Picu Abrasi Di Sutera Pesisir Selatan,
KPU Plenokan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Sumb
Penampungan Benih Lobster 10 Tersangkah di Amankan Poli
Global
Pasang Surut Hubungan Prancis Dengan Dunia Islam, Atas Nama Kebebasan dan Sekularisme
Pasang Surut Hubungan Prancis Dengan Dunia Islam, Atas Nama Kebebasan dan Sekularisme
Dior Tampilkan Kain Endek Bali Pada Paris Fashion Week
GKSB DPR RI Dukung Langkah Fatah dan Hamas Bersatu Lawa
Ottech
Begini Tipe Perilaku Penipuan di Whatsapp dan Cara Mengatasinya
Begini Tipe Perilaku Penipuan di Whatsapp dan Cara Mengatasinya
Daihatsu Resmi Luncurkan New Astra Daihatsu Sigra
Awas! VPN Palsu Penyebar Malware Beredar
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Daerah
Dua Minggu Direndam Banjir, Masyarakat Bonai Darussalam Butuh Bantuan
Dua Minggu Direndam Banjir, Masyarakat Bonai Darussalam Butuh Bantuan
Pemkab 50 Kota Sumbar Kunjungi Kelurahan Lembah Damai P
Fadil Pimpin DPW FW Pro-I Riau, Ginda Burnama Ditunjuk
Hukum
Utang Lunas Tapi SKGR Raib, Nasabah Somasi BRI Pekanbaru Unit Sail 3x24 Jam
Utang Lunas Tapi SKGR Raib, Nasabah Somasi BRI Pekanbaru Unit Sail 3x24 Jam
MA Tolak Kasasi Paslon ASA, Nyatakan KPU Kuansing Tela
257 Napi Positif Covid-19 di Riau, Achmad Minta Menkumh
Politik
Untuk Pilkada Inhu, UAS Dukung RIDHO Nomor Urut 5
Untuk Pilkada Inhu, UAS Dukung RIDHO Nomor Urut 5
Cerita Menantu Jokowi, Dapat Dukungan PAN Gara-gara Irv
PPP Kampar Dukung Penuh Pencalonan Mursini di Kuansi
Ekonomi
Mengenal Budi, Petani Asal Siak Yang Sukses di Bidang Holtikultura
Mengenal Budi, Petani Asal Siak Yang Sukses di Bidang Holtikultura
Perhatikan Warganya, Kades Padang Luas Ucapkan Terimaka
Sekda Siak: Apresiasi Baznas Tingkatkan Zakat Masa Pand