KPU Pelajari Rekomendasi Bawaslu soal Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada 2020

Mawardi Tombang
Kamis, 22 Oktober 2020 10:07:13

KANALSUMATERA.com - Jakarta- Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menerima enam rekomendasi penjatuhan sanksi diskualifikasi untuk pasangan calon kepala daerah yang diduga melanggar aturan Pilkada 2020.

Rekomendasi itu berasal dari Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).

Pelaksana Harian Ketua KPU Ilham Saputra menyebutkan, setiap rekomendasi sanksi yang disampaikan Bawaslu akan lebih dulu dipelajari KPU sebelum dilakukan tindak lanjut.

"Tentu sebelum menindaklanjuti KPU harus melihat dulu terkait dengan beberapa hal-hal yang memang perlu kita tindak lanjuti diskualifikasi atau tidak," terang Ilham dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (21/10/2020).

Menurut Ilham, sebagian rekomendasi sanksi diberikan karena pasangan calon kepala daerah dinyatakan melanggar Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada.

Baca: Datang ke Riau, Mahasiswa Demo Minta Presiden Cabut Izin HGU dan Selesaikan Konflik Agraria

Ketentuan itu melarang pejabat daerah melakukan penggantian pejabat atau mutasi enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal itu digunakan Bawaslu salah satunya untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada salah satu paslon di Pegunungan Bintang, Papua.

Namun, setelah KPU melakukan pengecekan, penggantian pejabat di daerah itu telah mendapat persetujuan dari Mendagri.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Setelah dilakukan pengecekan, pejabat tersebut ternyata melantik pejabat untuk mengisi jabatan yang sudah lama kosong.

Pelantikan itu juga telah mendapat persetujuan dari Mendagri.

Baca: Daerah Menunggu Aturan Larangan Mudik Dari Pusat

"Sehingga Kaur tidak didiskualifikasi," tambah Ilham.

Salah satu paslon di Banggai, Sulawesi Tengah, juga sempat mendapat rekomendasi sanksi diskualifikasi.
Namun kemudian, paslon tersebut mengajukan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan gugatannya dikabulkan.

"Kemudian kita menindaklanjuti dengan memasukan dia sebagai paslon kembali," ucap Ilham.

Lain halnya dengan rekomendasi sanksi terhadap salah satu paslon di Ogan Ilir Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengecekan, paslon tersebut diyakini melanggar aturan sehingga rekomendasi Bawaslu ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi diskualifikasi.

Ilham menegaskan, untuk meindaklanjuti rekomensasi Bawaslu, pihaknya selalu lebih dulu melakukan pengecekan dan konfirmasi.

Baca: Pemerintah Bakal Sediakan Tes GeNose di Bioskop

"Jadi bukan mengabaikan rekomendasi," ujar dia.

Keenam paslon yang dijatuhi rekomendasi sanksi diduga melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (1), (2) atau (3) Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang sejumlah larangan di Pilkada.

"Pasal 71 ada yang terkait mutasi dan ada yang terkait penyalahgunaan wewenang perbuatan atau tindakan yang menguntungan paslon," jelas Ketua Bawaslu, Abhan saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Pasal 71 Ayat (1) UU Pilkada menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Sementara, Ayat (2) pasal tersebut mengatakan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Baca: Novel Baswedan Dilaporkan, Wadah KPK: Katanya Pemerintah Butuh Kritik yang Keras

Sedangkan Ayat (3) pasal yang sama berbunyi, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

Menurut Abhan, enam paslon yang mendapat rekomendasi sanksi Bawaslu ada yang menyalahgunakan wewenang melalui politisasi bansos, ada yang menyalahgunakan anggaran penanganan Covid-19, ada pula yang melakukan mutasi pejabat.

Keenam paslon itu tersebar di Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegununangan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, serta Kabupaten Kaur (Bengkulu).

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Baca: Bareskrim Polri Tangkap 5 Pengedar Narkortika Jaringan Internasional

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020.

sumber: kompas.com

Terkait
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Periksa Kepala Bidang Pustekdata LAPAN
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Periksa Kepala Bidang Pustekdata LAPAN
Listyo Sigit Jalani Uji Kelayakan Calon Kapolri Hari In
IDI Imbau Kepercayaan pada Vaksin Covid-19 Tak Didasark
Saksi Penting di Kasus Edhy Prabowo Meninggal
Lainnya
Liga Sepakbola & Voli Antar Desa di Kecamatan Katang Bidare Lingga Dibuka Bulan September Mendatang
Liga Sepakbola & Voli Antar Desa di Kecamatan Katang Bidare Lingga Dibuka Bulan September Mendatang
Gempar..!! Ketua Umum PPP Romahurmuziy Diberitakan Dita
Napi Narkotika di Bandung Peras Warga Batam dengan Modu
RI Produksi Sampah Plastik Terbesar Kedua di Dunia
Pendidikan
SPS Riau Jalin Komunikasi Dengan Pers Kampus Se-Riau, Pertama Kali Sambangi Bahana Mahasiswa
SPS Riau Jalin Komunikasi Dengan Pers Kampus Se-Riau, Pertama Kali Sambangi Bahana Mahasiswa
Universitas Riau Gelar Wisuda 1893 Mahasiswa Secara Dar
Mahasiswa UIN Suska Riau Pimpin Forkommasi Korwil Sumat
Lifestyle
Datuok Yusri Segera Dilantik Jadi Ketua LAK Kampar
Datuok Yusri Segera Dilantik Jadi Ketua LAK Kampar
PKS Riau Gowes Sepeda, Hendry Munief: Ayo Jaga Kesehata
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Viral Blast Global Sponsori
Olahraga
Batam Segera Miliki Sirkuit Motor GP, Ketua MPR Dukung Penuh
Batam Segera Miliki Sirkuit Motor GP, Ketua MPR Dukung Penuh
Turnamen Boxing Piala Wako Batam Sukses Digelar
Keluarga Besar Kecamatan Binawidya Canangkan Olahraga B
Ottech
Wali Kota Batam Sambut Menkominfo Tinjau Proyek Pembangunan Data Center
Wali Kota Batam Sambut Menkominfo Tinjau Proyek Pembangunan Data Center
Awas.. Ada Judi Berbungkus Game Anak-Anak di iOS
Begini Tipe Perilaku Penipuan di Whatsapp dan Cara Meng
Global
GKSB DPR Kutuk Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Minta Pemerintah RI Tegas ke Israel
GKSB DPR Kutuk Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Minta Pemerintah RI Tegas ke Israel
Ketika Presentasi 2 Menit Anies Baswedan Dipuji Para Du
Kapsul Waktu Berusia 176 Tahun Ditemukan di Gereja Eszt
Budaya
Museum Batam Raja Ali Haji Distandarisasi, Kemendikbud: Jangan Asal Taruh Barang Saja
Museum Batam Raja Ali Haji Distandarisasi, Kemendikbud: Jangan Asal Taruh Barang Saja
Gubernur Sumsel Optimis Kain Khas Sumsel Tembus Pasar N
Aksi Tari Losung Desa Ranah Sungkai Kampar Pukau Pengun
Viral
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket Hijau Tua (USU) Dipukuli Oknum Polisi
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket Hijau Tua (USU) Dipukuli Oknum Polisi
Posko Darurat Asap PKS Riau, Dari Over Kapasitas Hingga
Warga Besitang Meninggal Dalam Kamar Hotel Budi Baru, D