Prihatin Kondisi KPK, 73 Guru Besar Surati Presiden: Minta Awasi Firli Cs

Mawardi Tombang
Selasa, 25 Mei 2021 02:33:12

KANALSUMATERA.com - JAKARTA - Merasa Kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memprihatinkan, sebanyak 73 guru besar yang berasal dari sejumlah universitas yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Anti Korupsi menyurati Presiden Joko Widodo pada Senin (24/5).

Dalam suratnya tersebut, para guru besar meminta Presiden Jokowi agar mengawasi tindak tanduk Firli Bahuri cs dan menonaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang dianggap tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Mereka juga memandang Surat Keputusan (SK) yang diteken Firli Bahuri bisa dikategorikan pidana.

"Dalam pengamatan kami, ada banyak permasalahan yang perlu untuk dituntaskan," kata salah satu anggota koalisi, Guru Besar FH UGM Sigit Riyanto dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (24/5/2021).

Dia melanjutkan, permasalahan itu mulai dari penanganan perkara yang tidak maksimal, serangkaian dugaan pelanggaran kode etik, sampai pada kekisruhan akibat kebijakan komisioner. Hal itu, tegas dia, mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap KPK yang cukup drastis sejak 2020.

Baca: 7 Provinsi Ini akan Menerima Vaksin AstraZeneca dari Kemenkes

Sigit menambahkan, sejak awal masyarakat sipil, organisasi keagamaan, maupun akademisi telah menganalisis keabsahan TWK ini. Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis tersebut.

Pertama, penyelenggaraan TWK tidak berdasarkan hukum dan berpotensi melanggar etika publik. "Tidak ditemukan kewajiban bagi pegawai KPK untuk mengikuti TWK. Dua regulasi juga diperkuat oleh putusan MK yang menegaskan bahwa peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK. Maka dari itu, pelaksanaan TWK berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tidak dapat dibenarkan," tegas dia.

Baca: Wamenkumham Nilai Edhy Prabowo dan Juliari Layak Dituntut Pidana Mati

Kedua, diperoleh informasi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pegawai KPK saat mengikuti TWK terindikasi rasis (intoleran), melanggar hak asasi manusia, dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan kegagalan penyelenggara dalam memahami secara utuh konsep dan cara mengukur wawasan kebangsaan.

Selain itu, proses wawancara dilakukan secara tidak profesional dan cenderung tertutup. Isu ini menciptakan kecurigaan dan kritik tentang tujuan diadakannya TWK, dari berbagai kalangan yang peduli pada upaya pemberantasan korupsi.

Sementara itu Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, sebagian besar pegawai KPK yang disebutkan TMS merupakan penyelidik dan penyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, perkara yang sedang mereka tangani berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat.

Baca: Novel Baswedan Dilaporkan, Wadah KPK: Katanya Pemerintah Butuh Kritik yang Keras

Mulai dari korupsi suap pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial, suap ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik, dan lain sebagainya. "Tentu konsekuensi logis dari permasalahan ini akan berkaitan dengan

kelanjutan penanganan perkara tersebut yang kemungkinan besar menjadi terhambat," kata dia. ***

Sumber: Republika

Baca: Update Covid-19 24 Januari: Kasus Baru Bertambah 11.788, Pasien Sembuh 7.751

Terkait
KSP: Pam Swakarsa Sekarang Berbeda dengan 1998
KSP: Pam Swakarsa Sekarang Berbeda dengan 1998
Gempa Majene Magnitudo 6,2 Merusak Bangunan
Disuntik Vaksin Covid-19, Ariel Noah: Mudah-mudahan, Se
Cerita Jokowi Divaksinasi Covid-19: Merasa Pegal Setela
Lainnya
Hamdani Harap Tenaga Kerja Pekanbaru Dapat Perlindungan Jaminan Sosial Dengan Maksimal
Hamdani Harap Tenaga Kerja Pekanbaru Dapat Perlindungan Jaminan Sosial Dengan Maksimal
Menkes: Varian Baru Covid-19 Lebih Cepat Menular, Tapi
SMAN 7 Pekanbaru Hibahkan Buku Karya Tulis Siswa Ke Dis
Fahmil: Kampar Kiri Hulu Segera Dialiri Listrik Walaupu
Leisure
Sukses di Butik dan Make Up, Fifi dan Budhitama Rambah Dunia Kuliner, Hadirkan Street Boba Pekanbaru
Sukses di Butik dan Make Up, Fifi dan Budhitama Rambah Dunia Kuliner, Hadirkan Street Boba Pekanbaru
Dorong Tumbuhnya Pariwisata Batam, Disbudpar Batam Gela
Demi Dibukanya Pariwisata Kepri, 30 Ribu Pelaku Parekra
Pendidikan
SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru Sukses Gelar Kejuaraan Pencak Silat Tingkat SMP
SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru Sukses Gelar Kejuaraan Pencak Silat Tingkat SMP
Pendaftaran PPDB 2021 untuk SMA dan SMK di Riau Ditunda
Upaya Tingkatkan Kualitas Pendidikan, SMK Muhammadiyah
Viral
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket Hijau Tua (USU) Dipukuli Oknum Polisi
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket Hijau Tua (USU) Dipukuli Oknum Polisi
Posko Darurat Asap PKS Riau, Dari Over Kapasitas Hingga
Warga Besitang Meninggal Dalam Kamar Hotel Budi Baru, D
Fokus Redaksi
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Pedagang Makanan dan Obat Ilegal di Situs Online Ogah C
Lahan Terbakar di Bintan Hanguskan Rumah Sekcam dan Men
Hukum
Tiga Petugas KPK Gadungan Ditangkap di Pulau Nias, Teror Kepsek dan Kades
Tiga Petugas KPK Gadungan Ditangkap di Pulau Nias, Teror Kepsek dan Kades
MM Minta Keadilan ke Polda Riau Tangkap Pelaku Pembunuh
Marzuki Alie Laporkan AHY cs Terkait Pencemaran Nama Ba
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Global
GKSB DPR Kutuk Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Minta Pemerintah RI Tegas ke Israel
GKSB DPR Kutuk Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Minta Pemerintah RI Tegas ke Israel
Ketika Presentasi 2 Menit Anies Baswedan Dipuji Para Du
Kapsul Waktu Berusia 176 Tahun Ditemukan di Gereja Eszt