Tunjang Ekonomi Perdesaan Pasca Covid-19, Menkeu Naikkan Anggaran Desa Pada RAPBN 2021
KANALSUMATERA.com - Jakarta - Anggaran Anggaran Dana Desa (ADD) pada Rencana APBN 2021 mendatang ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Angka tersebut meningkat 1,1 persen jika dibandingkan dengan ADD tahun ini yang sebesar Rp 71,2 triliun.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan peningkatan anggaran tersebut pemerintah akan melakukan pengawasan. Realisasi dana desa bakal diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca: 9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026, Pukat UGM Soroti Mandulnya Pengawasan DPRD
“Dan sistem keuangan desa disambungkan dengan sistem di dalam Kemenkeu. Dengan hal tersebut, maka kegiatan di desa dapat dimonitor dengan lebih baik,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPR RI pada Rabu (9/9/2020).
Sri Mulyani mengatakan, transparansi dalam realisasi dana desa tercermin dari proses penetapan yang dilakukan pada masing-masing APBDes.
Baca: 293 Anggota Hadir, DPR RI Gelar Rapat Paripurna Bahas Sejumlah Agenda Strategis
Sri Mulyani pun meyakini, pengawasan dana desa saat ini akan semakin efektif. Selain melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat berwajib, juga masyarakat desa itu sendiri.
“Penyaluran Dana Desa dari kas negara untuk pengajuannya juga dilakukan online ke kantor pelayanan perbendaharaan negara kita. Dalam Dana Desa juga ada Kemendes, tenaga pendamping desa, juga saat ini dari Kepolisian, Kejaksaan ikut dampingi,” ujar mantan Direktur Bank Dunia ini.
Baca: Ahli Gizi Ingatkan Batas Aman Konsumsi Daging, Maksimal 500 Gram per Minggu
Menurut Sri Mulyani, di tengah pandemi Covid-19 Dana Desa bisa menjadi salah satu sumber pembangunan padat karya. Sebab, dana desa bisa digunakan untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh desa.
“Sebenarnya di dalam arahan yang kita berikan untuk daerah tingkat paparan Covid-19 rendah, bisa dilakukan penyesuaian, tapi tetap perhatikan potensi dari dampak Covid-19. Misal, bisa saja untuk supaya tidak sampai desa, yang tidak alami Covid-19 mengalami Covid-19, maka dibutuhkan pembangunan seperti fasilitas cuci tangan dan lainnya, jadi tidak perlu sesuai satu tipe untuk pembelian masker,” tutup Sri Mulyani. ***
