DPR Pertanyakan Alasan Eks Pejabat Pajak Hari Sih Advianto Ingin Jadi Hakim Agung

Kanama Amar
Kamis, 13 Agustus 2026 16:09:22

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan alasan Hari Sih Advianto mencalonkan diri sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak. Sorotan tersebut muncul karena Hari sebelumnya memiliki pengalaman panjang sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pertanyaan itu disampaikan anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, saat Hari mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Hakim Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/08/2026).

Wayan menilai posisi pejabat pajak bukanlah jabatan yang sederhana. Karena itu, ia ingin mengetahui alasan Hari memilih beralih ke dunia peradilan dan mencalonkan diri sebagai hakim agung.

Baca: Putusan MK dan MA Picu Gejolak Politik, Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

"Sejak kapan Saudara bercita-cita menjadi hakim? Dan kenapa mesti menjadi hakim? Padahal pejabat pajak itu bukan jabatan yang sembarangan. Kok ingin menjadi hakim?" tanya I Wayan Sudirta dalam rapat.

Menurut Wayan, menjadi hakim memiliki tanggung jawab sekaligus tantangan yang besar. Ia kemudian meminta Hari menjelaskan secara lebih mendalam alasan yang mendasari pencalonannya tersebut.

Baca: Jaksa Agung dan Kapolri Bahas Penanganan Karhutla, Koordinasi Proses Hukum Diperkuat

"Kan tantangan menjadi hakim itu kan berat. Bisakah Saudara ceritakan agar kami bisa meyakinkan? Walaupun dari gestur Saudara, Saudara agak yakin," kata dia.

Wayan kembali menyoroti keyakinan Hari untuk menduduki posisi Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak. Ia meminta penjelasan yang dapat menjadi pertimbangan bagi anggota Komisi III dalam menentukan kelayakannya.

"Saudara punya keyakinan yang tinggi untuk jadi hakim. Tapi kami perlu tahu, perlu cerita yang lebih menyentuh, kenapa Saudara layak diloloskan sebagai hakim agung?" tambahnya.

Baca: DPR Pertanyakan Pengawasan TNI, Markas Judol Bisa Beroperasi di Rumah Dinas Cijantung

Pernah Berkarier di Direktorat Jenderal Pajak

Menjawab pertanyaan tersebut, Hari Sih Advianto menjelaskan perjalanan kariernya yang cukup panjang di bidang perpajakan. Ia tercatat pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sejak 1991 hingga 2009.

Baca: Hunian Mewah Lapas Cibinong Dibongkar, Rieke Minta Bukti Fisik Diamankan

Setelah itu, Hari melanjutkan karier sebagai widyaiswara perpajakan. Dalam posisi tersebut, ia berperan sebagai tenaga pengajar dan pelatih bagi pegawai di lingkungan pengadilan pajak serta pusat pendidikan dan pelatihan perpajakan.

"Betul kalau Bapak ingin mengetahui latar belakang saya, saya dulu kerja di Direktorat Jenderal Pajak, itu dari tahun '91 sampai tahun 2009. Kemudian saya pindah menjadi widyaiswara perpajakan, saya tenaga pengajar dan trainer untuk para pegawai di pengadilan pajak, di pusdiklat perpajakan," ujar Advianto.

Hari mengungkapkan bahwa menjadi hakim pada awalnya bukanlah rencana utama dalam perjalanan kariernya. Namun, kesempatan yang datang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetensi di bidang hukum.

Baca: BGN Perketat Pengawasan Dapur MBG, CCTV Terhubung Pusat dan Cek Kesehatan Wajib

Pencalonan Hari menjadi Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak kini menjadi bagian dari proses seleksi yang dilakukan Komisi III DPR terhadap calon hakim yang diajukan Komisi Yudisial.

Komisi III DPR diketahui menguji sejumlah calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada 13 Agustus 2026. Untuk Kamar TUN khusus pajak, selain Hari Sih Advianto terdapat Maftuh Effendi dan Yeheskiel Minggus T. yang juga mengikuti proses seleksi.

Baca: Gaji dan Tunjangan Guru Diminta Naik Usai Pemerintah Tingkatkan Tukin Prajurit TNI

Hasil uji kelayakan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Komisi III DPR untuk menentukan calon yang akan diterima. Keputusan dapat berupa menerima seluruh calon, memilih sebagian, atau menolak seluruhnya. (SM)



Terkait
Purbaya Buka Suara Terkait Pencairan JHT yang Dikenai Pajak, Janji Tinjau Aturan Bersama DJP
Purbaya Buka Suara Terkait Pencairan JHT yang Dikenai Pajak, Janji Tinjau Aturan Bersama DJP
Masyarakat Kampar Jakarta Gelar Halal Bi Halal, Pererat
Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Dr. Syahrul Aidi Keca
Menkeu Purbaya Sebut Ada Peluang Gaji ASN tahun 2026 Ba
Lainnya
Kapsul Waktu Berusia 176 Tahun Ditemukan di Gereja Esztergom Hungaria, Ini Isinya
Kapsul Waktu Berusia 176 Tahun Ditemukan di Gereja Esztergom Hungaria, Ini Isinya
Dibobol Maling, Pabrik Es di Tebing Tinggi Rugi Rp 2,5
DPRD Anambas Tagih Komitmen Bantuan Pembangunan ke Gube
Porkot Palembang 2018 Resmi digelar, Bertarung Mempereb
Budaya
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
Bandar Jaya Beraksi: Harmoni Tari dan Gendang Satukan B
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Politik
Bahlil Sebut Sufmi Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Koalisi Segera Bahas Dua Nama
Bahlil Sebut Sufmi Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Koalisi Segera Bahas Dua Nama
Yusril Bantah Bahas Cawapres dengan Menhan Sjafrie, Ung
MPR Tetap Jadwalkan Pemilihan Wapres 9 Desember, Catata
Nasional
Ma'ruf Amin Mundur dari Ketua Wantim MUI, 3 Kandidat Pengganti Muncul
Ma'ruf Amin Mundur dari Ketua Wantim MUI, 3 Kandidat Pengganti Muncul
Komisi VIII DPR Panggil Kepala BNPB Pekan Depan, Soroti
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantia
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Hukum
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin Pentin
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung